Bimas Katholik

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Periode  1946 – 1963
Kementerian Agama didirikan pada tahun 1946 melalui Penetapan Pemerintah Nomor I/SD Tanggal 3 Januari 1946. Susunan Organisasi Lapangan Pekerjaan dan Pimpinan Kementerian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1185/K.7 tahun 1946, setiap unit teknis yang menangani pelayanan kehidupan keagamaan masyarakat di beri status Bagian. Salah satu bagiannya adalah Bagian A-III: Urusan Agama Romsch Katholik yang menangani pelayanan kepada masyarakat Katolik. Bagian A-III pertama kali dikepalai seorang Kepala Bagian bernama R.J Djojoatmodjo, dibantu oleh seorang staf, yaitu, M.S. Brotodarsono.

Tugas pokok dan fungsi Bagian A-III: Urusan Agama Romasch Katholik belum dirumuskan secara eksplisit, ditambah personil sangat terbatas dan belum amannya negara yang baru merdeka. Memasuki tahun 1949 nomenklatur Bagian A-III Urusan Agama Romsch Katholik diubah menjadi E-II: Room Katholik. (PP 33 Tahun 1949)

Bagian E-II: Room Katholik (1949 – 1950)
Bagian E – II mulai merintis pembentukan Kantor Urusan Agama Katolik di daerah – daerah (Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera). Pada periode E-II ini “Otonomi Gereja Katholik”, mulai diperkenalkan, bahwa Gereja Roma Katolik tidak bersifat internasional tapi supranasioal yang dalam tindakannya berlainan sekali. Pimpinan Gereja Roma Katolik adalah satu untuk seluruh dunia, ialah Tachta Suci di Vatikan. Dan ditegaskan bahwa Gereja Katolik bercita-cita nasional sejati. (Konferensi Antar Indonesia tanggal 5 – 9 Agustus 1950)

Bagian E-II mulai memberikan kepada pihak Gereja bantuan Hari Raya Gerejani (Natal dan Paskah), rehabilitasi/ pembangunan gedung gereja yang rusak akibat perang kemerdekaan, bantuan kepada organisasi–organisasi Katolik, bantuan tahbisan Uskup, dan percetakan buku Katekismus Katolik untuk keperluan pendidikan agama di sekolah–sekolah.

Bagian D-II : Roma Katolik (1950 – 1951)
Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949 terdapat dua Kementerian Agama: (1) Kementerian Agama Negara Kesatuan berkedudukan di Yogyakarta dibawah pimpinan Menteri Agama Fakih Usman, dan (2) Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat (RIS) berkedudukan di Jakarta, dibawah pimpinan K.H. A. Wahid Hasjim.

Pada saat Negara RIS dihapus dan Ibu Kota Negara dipindahkan kembali ke Jakarta, maka hanya ada satu kementerian Agama Negera Kesatuan dibawah pimpinan KH. A. Wahid Hasjim. Susunan Organisasi Kementerian Agama pun ditata kembali dengan Pengumuman Menteri Agama Nomor D/3175, Tanggal 29 September 1950. Unit Katolik pada saat itu menjadi Bagian D-II: Roma Katolik. Kepala Bagian dijabat oleh E.S. Martowidagdo, dibantu oleh seorang staf bernama Wahyudi.

Bagian “E” Masehi Roma Katolik (1951 –1952)
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1951, Bagian D-II mengalami perubahan lagi menjadi Bagian “E” Masehi Roma Katholik dengan pimpinan E.S. Martowidagdo.

Dalam periode ini, diadakan Konferensi Kerja Kementerian Agama (28 Desember 1952 s.d. 3 Januari 1953) untuk menyusun Program Kerja Kementerian Agama. Rumusan program kerja untuk Bagian “E” Masehi Roma Katholik adalah menyelesaikan kasus-kasus keagamaan, melanjutkan pemberian subsidi bantuan, pengangkatan guru agama, dan melaksanakan penerangan agama.

Tercatat beberapa kegiatan pelayanan yang dilakukan Bagian “E” Masehi Roma Katolik. Dalam bidang urusan agama ikut menyelesaikan kasus-kasus keagamaan di Maluku dan Sulawesi Selatan (Soroako dan Bone). Di Maluku terjadi penolakan terhadap rohaniwan asing karena dianggap penjajah. Sedangkan di Soroako dan Bone terjadi kasus pembunuhan orang–orang Kristen . Di samping itu, memberikan rekomendasi bagi rohaniwan asing serta sarana keagamaan yang masuk ke Indonesia.

Dalam bidang pendidikan memberikan bantuan dana untuk Perguruan Katolik dan mengangkat Guru Agama Katolik Tidak Tetap 10 orang. Di bidang penerangan, mengisi mimbar agama Katolik di RRI dan tulisan-tulisan yang bersifat penerangan agama pada majalah – majalah dan surat kabar.

Bagian “G” Masehi Roma Katholik (1952 – 1958)
Pada tahun 1952 Susunan Organisasi mengalami perubahan lagi. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 unit “E” Masehi Roma Katholik diganti menjadi Bagian “G” masehi Roma Katholik. Kepala Bagian dijabat oleh CH.J. Widisiswaya.

Bagian Urusan Roma Katholik (J) (1958 – 1960)
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1958, unit – unit teknis di lingkungan Kementerian Agama ditetapkan sebagai Bagian Urusan. Dengan demikian Bagian “G” Roma Katholik diubah menjadi Bagian Urusan Roma Katolik (J).

Bagian Urusan Katolik (I) (1960 – 1963)
Pada periode ini , untuk pertama kalinya dilakukan pengembangan organisasi. Ditetapkan seksi –seksi dibawah Bagian Urusan Agama Katolik beserta rincian tugas masing –masing. Bagian Urusan Katholik (I) dilengkapi dengan 3 buah Seksi, yakni Seksi Umum, Seksi Pendidikan, dan Seksi Penerangan.

Periode 1963 – 1966
Pada tahun 1963 pada masa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri,  diterbitkan dua produk hukum, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1963, berisi peningkatan status Bagian menjadi Biro dan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1963 berisi peningkatan status seksi – seksi menjadi Bagian. Dengan demikian Bagian Urusan Agama Katolik menjadi Biro Urusan Agama Katolik

Dua tahun kemudian (1965) Presiden Soekarno membentuk jabatan Pembantu Menteri di lingkungan Departemen Agama. Untuk Urusan Agama Katolik Presiden Soekarno meminta kepada Partai Katolik mengajukan calon. Presiden menyetujui Calon atas nama Ny. B. Kwari Sosrosoemarto yang saat itu menduduk jabatan Kepala Jawatan Sosial kantor Departemen Sosial  Daerah Khusus Jakarta Raya dan mengangkatnya dengan Keputusan Presiden Nomor 301 Tanggal 14 Oktober Tahun 1965.

Perlu dicatat bahwa pada saat Ny. B. Kwari Sosrosoemarto, Gereja Katolik Indonesia  yang sebelumnya berada langsung dibawah Tahta Suci Vatikan, Oleh Sri Paus Joannes XXIII ditingkatkan menjadi satu Hierarki karena dipandang sudah dapat mengurus rumah tangganya sendiri.

Berkoordinasi dengan pihak Gereja, Biro Urusan Agama Katolik mengajukan usul kepada Menteri Agama agar Keputusan Paus itu disahkan oleh hukum Indonesia. Akhirnya Menteri Agama K.H. Zainuddin Zukri mengeluarkam Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1965 tentang Pembentukan Hierarki Gereja Katolik Indonesia. Dengan keputusan tersebut, Gereja Katolik Indonesia memperoleh legitimasi secara hukum Indonesia.

Pada periode ini terjadi dua kali perubahan nomenklatur organisasi. Pertama tahun 1966, Biro Urusan Agama Katolik ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Katolik. Kedua, Pada tahun 1969, kata “Beragama” dihapus sehingga menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik hingga saat ini .(Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966).